Jumat, 22 Agustus 2008

Banyak Caleg Tak Layak Dipilih

Oleh : Edy S

Para calon anggota legislatif dalam Pemilihan Umum 2009 harus didorong untuk mulai melakukan kontrak politik dengan berbagai kelompok masyarakat. Rekam jejak mereka juga perlu mulai diselidiki dan kemudian disebarkan, terutama ke daerah pemilihan mereka.

Demikian disampaikan Airlangga Pribadi Kusman, pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, Kamis (21/8), saat ditanya bagaimana agar anggota legislatif yang terpilih pada Pemilu 2009 adalah orang-orang yang tepat.

”Para caleg sejak sekarang juga harus didorong untuk membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat, terutama di daerah pemilihannya. Lewat dialog ini akan diketahui siapa yang pantas dipilih dan yang tidak,” ujarnya.

Waktu kampanye jika dimanfaatkan sebaik mungkin dapat dipakai untuk mengajak masyarakat agar tidak memilih caleg yang rekam jejaknya buruk, tidak membuat kontrak politik, dan menolak dialog dengan masyarakat. ”Berbagai elemen masyarakat sipil harus bekerja sama untuk ini,” ujar Airlangga.

Secara terpisah, penggiat Gerakan Nasional Tidak Pilih Politisi Busuk Adnan Topan Husodo mengatakan, pihaknya sudah mencatat sekitar 120 anggota DPR periode 2004-2009, yang sebenarnya tidak pantas dipilih lagi dalam Pemilu 2009 karena tidak mendukung atau terlibat dalam kasus korupsi.

”Kami masih mendata politisi yang melanggar hal-hal lain, seperti hak asasi manusia, perusak lingkungan, dan pelaku kekerasan terhadap perempuan. Jadi, jumlahnya mungkin masih akan bertambah,” kata Adnan.

Menurut Adnan, pihaknya akan mendata, memverifikasi, kemudian menyebarkan rekam jejak setiap anggota DPR itu, terutama di daerah pemilihannya. ”Pembagiannya akan dilakukan menjelang pemungutan suara sehingga ketika ada di bilik suara, masyarakat akan punya gambaran, mana caleg yang layak dipilih, dan yang sebaliknya,” paparnya.

Secara terpisah, Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan Noviantika Nasution menyoroti para anggota DPR yang kini sangat sibuk mengurus ”kursinya”, memastikan apakah dirinya masuk daftar calon anggota legislatif. Kesibukan ini diharapkan tidak sampai melupakan tugas utama sebagai wakil rakyat.

”Sibuk pemilu jangan sampai mengorbankan rakyat. Gara-gara urusan kursi, tugas-tugas di DPR terbengkalai. Kita ini juga masih perlu diurusi wakil rakyat yang ada,” paparnya, Kamis.