Tahun Baru Hijriyah 1434 H
banner
banner
Rabu, 1 Oktober 2014
Berita Lainnya :
Senin, 29 September 2014
RI Tolak Penggunaan Hak Veto DK PBB atas Kekejaman Massal
Senin, 29 September 2014
Pilkada DPRD, KPK: Pengawasan Bisa Lebih Fokus
Senin, 29 September 2014
Pendapatan Negara dan Hibah RAPBN 2015 Disepakati Rp 1.793 Triliun
Minggu, 28 September 2014
Penerapan UU Pilkada Tak Bisa Ditunda
Minggu, 28 September 2014
Menhan Resmikan 6 KRI di Sumatera
Minggu, 28 September 2014
OJK Mulai Awasi Konglomerasi Finansial Juni 2015
Sabtu, 27 September 2014
Oligaarki Parpol Menyandera Demokrasi
Sabtu, 27 September 2014
Romi : Kekalahan total koalisi Jokowi-Jusuf Kalla
Jumat, 26 September 2014
135 lawan 226
Jumat, 26 September 2014
Benny K Harman : Demokrat adalah penyeimbang
mimbar

Pengunjung ke :
642160
  Berita :  
 
Selasa, 30 September 2014
Masuki Usia 10 Tahun, Irman Gusman Tak Sangkal Kinerja DPD Masih Dipertanyakan
Jagat isu. Info Jakarta. Ketua DPD Irman Gusman mengakui, kendati telah membuat cukup banyak kemajuan selama 10 tahun terakhir dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya, namun masyarakat masih mempertanyakan kinerja DPD selama ini. ”Banyak pihak bahkan mempertanyakan peran dan fungsi DPD RI dalam sistem ketatanegaraan. Kita juga tidak menutup mata, banyak pihak yang belum puas dengan keberadaan dan kinerja DPD. Malah ada yang menilai tidak optimalnya fungsi dan perannya dan sebagai pemborosan, sehingga ada yang mengusulkan pembubaran DPD,” kata Irman Gusman dalam peringatan 10 tahun DPD dki Gedung MPR/DPD, Senayan Jakarta pada Senin (29/9)‎.
Berita selengkapnya
 
 
Selasa, 30 September 2014
Presiden SBY telpon Ketua MK soal UU Pilkada
Jagat isu. Info Jakarta Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva, mengakui ditelpon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait disahkan UU Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) oleh DPR. Hamdan mengungkapkan presiden merasa kecewa terhadap pemgambilan keputusan di rapat paripurna DPR yang mengesahkan UU Pilkada yang mengatur pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Atas kekecewaan presiden tersebut, kata Hamdan, dirinya menyampaikan kepada presiden bahwa praktik ketatanegaraan Indonesia bahwa proses persetujuan didahului oleh pendapat DPR melalui fraksi-fraksinya dan dilanjutkan sambutan dari pemerintah.
Berita selengkapnya
 
 
Selasa, 30 September 2014
PDIP Nilai Keputusan MK soal UU MD3 Aneh
Jagat isu. Info Jakarta. Kuasa hukum pemohon uji materi (judicial review) UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) dari PDI Perjuangan, Andi Asrun, menilai putusan Mahkamah Konstitusi aneh. Pasalnya definisi diskriminasi menurut MK tak relevan dengan pemahamannya sebagai pemohon. ”Menurut saya, keputusan MK ini terasa aneh. Kenapa aneh? Karena dia (MK) mengatakan bahwa tidak ada diskriminasi antara penentuan komposisi pimpinan DPRD dengan DPR. Padahal kita bilang ada diskriminasi,” kata Andi Asrun saat ditemui usai sidang putusan UU MD3 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (29/9/2014).
Berita selengkapnya
 
  O p i n i  
 
Suyanto
Pancasila Dasar Negara bukan Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara
Mahkamah Konstitusi memutuskan membatalkan frasa ”empat pilar berbangsa dan bernegara” yang terkandung dalam Pasal 34 ayat (3b) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Sebagai dasar negara, Pancasila secara normatif harus menjadi fundamen penyelenggaraan Pemerintahan Negara Indonesia yang berfungsi memberikan perlindungan, penyejahteraan, pencerdasan, dan berpartisipasi dalam ketertiban dunia.
Berita selengkapnya
 
 
Rachman
Pancasila kembali menjadi Dasar Negara, bukan 4 pilar tamat,
Mahkamah Konstitusi memutuskan membatalkan frasa ”empat pilar berbangsa dan bernegara” yang terkandung dalam Pasal 34 ayat (3b) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Sebagai dasar negara, Pancasila secara normatif harus menjadi fundamen penyelenggaraan Pemerintahan Negara Indonesia yang berfungsi memberikan perlindungan, penyejahteraan, pencerdasan, dan berpartisipasi dalam ketertiban dunia.
Berita selengkapnya
 
  W a w a n c a r a  
 
AHB/15
Wawancara Khusus Sri Mulyani, 2 Mei 2014
Jagat-Isu.Info: Jumat, 2 Mei 2014, mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hadir sebagai saksi dalam persidangan Kasus Bank Century dengan Terdakwa Mantan Deputi Gubernur BI, Budi Mulya. Sebagai tokoh kunci dalam kebijakan Bailout Century, Sri Mulyani menekankan, bahwa kebijakan penyelamatan bank Century memang harus dilakukan. Sebab, yang diselamatkan bukan hanya bank bobrok itu, melainkan ribuan triliun aset perbankan.
Berita selengkapnya
 
 
Tajuk :
Penyelamatan Century Hindari Kerugian Lebih Besar
Penyelamatan Bank Century dilakukan untuk menyelamatkan sistem perekonomian secara keseluruhan. Indonesia dinilai berhasil melewati krisis ekonomi dengan mulus. Hal tersebut diungkapkan mantan Menteri.....
 
Tajuk lainnya
 
Polling
Radikalisme adalah suatu paham yang menghendaki adanya perubahan/pergantian terhadap suatu sistem di masyarakat sampai ke akarnya, jika perlu dilakukan dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Atau menginginkan adanya perubahan total terhadap suatu kondisi atau semua aspek kehidupan masyarakat. Kini, di Indonesia marak aliran yang menganut paham ini. Setujukah Anda dengan paham tersebut?
Tidak Setuju
Setuju
Tidak Berkomentar
banner

Tahun Baru Hijriyah 1434 H

Copyright 2004 jagat-isu.info.